Gerbang Selatan.com - Bencana tsunami pada tahun 2018 silam, di pesisir Rajabasa Lampung Selatan masih menyisakan rasa trauma bagi sebagian warga. Tak pelak, ketika mereka ingat pristiwa terjadi.
Kala itu, Gunung Anak Krakatau (GAK) sedang menunjukan aktifitas, terpantau mengeluarkan suara dentuman keras dan muntahan vulkanik dalam perut bumi, disusul asap tebal membumbung ke angkasa.
Tanpa aba aba dan peringtan sebelumnya, sekitar pukul 10 : 30 malam, peristiwa mencekam itu bermula. Gulungan ombak besar setinggi sekitar 5 - 7 meter datang menyapu pemukiman penduduk. Masyarakat banyak yang panik dan berhamburan meyelamatkan diri.
Pasca pristiwa banyak sumber menyebut, adanya korban jiwa. Sarana dan prasarana umum luluh lantak. Aktifitas umum untuk beberapa waktu lumpuh total.
Kondisi itu diperburuk dengan didorong minimnya pengetahuan masyarakat lokal yang berada di daerah rawan dan kepulauan, tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Diketahui, banyak sumber mencatat, hampir sebagian besar wilayah di Lampung masuk kategori rawan bencana hidrometeorologi.
Dalam hal ini, dominasi pemerintah tentunya sangat ditunggu. Berbagai skema pastinya telah dipersiapkan dalam rangka mengantisisiapsi skenario alam dimasa mendatang.
Salah satunya, seperti kegiatan yang sedang berlangsung pada Selasa, (27/1/2026) di Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau (GAK) di Desa Hargo Pancoran, Lampung Selatan ini misalnya.
Pemerintah melalui BPBD Provinsi dan Kabupaten setempat, menggelar " Workshof Sistem Komunikasi Peringatan Dini Bencana Tsunami Selat Sunda " yang di inisiasi oleh lembaga non pemerintah Paluma Nusantara yang di sponsori oleh Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) salah satu organisasi regional di kawasan Asia.
Manager Projecr Paluma Nusantara Cab. Lampung Selatan Nanang Priyana mengatakan, Kabupaten Lampung Selatan menempati Rank ke - 4 daerah di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, berdasarkan buku Indeks Risiko Bencana (IRB) Indonesia tahun 2023, yang di rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Nanang Priyana, " hal ini menunjukan bahwa wilayah Lampung Selatan termasuk zona merah daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi," sebutnya.
Dia mengatakan, mengingat hal tersebut, perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana.
" Dalam proses penanggulangan bencana dibutuhkan manajemen sistem informasi untuk memudahkan melakukan kerja operasional yang cermat dan terkontrol dengan baik," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Pak Nanang ini lebih lanjut menjelaskan, sistem informasi kebencanaan ini sebagai pelengkap dari sistem baku Eraly Warnning System (EWS) yang sudah ada sebelumnya secara umum.
Tujuannya, untuk memberikan kemudahan akses data dan informasi secara real-time dengan mengadopsi karakteristik wilayah asal ( lokalitas), melalui kegiatan sistem informasi berbasis komunitas. Mengingat Kabupaten Lampung Selatan memiliki kepulauan yang berpenghuni.
Dipenghujung diskusi antar lembaga itu, Nanang Priyana sangat berharap, pemerintah daerah Lampung Selatan bisa mendukung kegiatan tersebut melalui regulasi yang dikeluarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Sehingga, " dengan ini kita dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dan memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menghadapi potensi bencana," pungkasnya.
Rencananya, Paluma Nusantara bakal berupaya berkomumikasi dengan official ADPC, dalam rangka pengadaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) alat komunikasi Radio RIG yang akan ditempatkan di Pulau Sebuku dan Sebesi.
Hadir dalam kegiatan, perwakilan BPBD Provinsi Lampung Agus, Kalaksa BPBD Lampung Selatan Maturidi, Kepala Pos Pemantauan GAK, RAFI, Mitra Bentala dan Kader Destana Lampung Selatan, serta Tim Manager Project Paluma Nusantara Cab. Lampung Selatan.(Yan)
