Gerbang Selatan.com – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Lampung Selatan diminta untuk menyerahkan pengelolaan cottage milik pemerintah daerah yang ada di Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).
Itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan Merik Havit, SH,
MH saat rapat pembahasan APBD Perubahan di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD
Lampung Selatan, Selasa (15/7/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pengelolaan penginapan oleh Disparbud
selama ini tidak maksimal. Itu terlihat dari kondisi cottage yang memprihatinkan dan
minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Cottage itu aset strategis karena dekat dengan Gunung Anak Krakatau.
Tapi pengelolaannya asal-asalan. Masa retribusinya cuma Rp18,6 juta per tahun?
Lebih baik diserahkan ke BUMDes, biar dikelola serius. Desa juga siap menyetor
PAD,” tegas Merik.
Ia menyoroti lambannya respon dinas terhadap perbaikan fasilitas dasar.
"Kran air rusak saja harus tunggu bantuan dari Pemda. Gimana wisatawan mau
betah? Kondisinya tidak layak, sementara kunjungan bisa 600 hingga 1.000 orang
per minggu,"tuturnya.
Merik mengaku sering menerima keluhan dari wisatawan yang kecewa dengan
kondisi penginapan.
Ia khawatir jika tidak segera diambil langkah konkret, aset wisata
unggulan itu akan makin terbengkalai.
“Jangan tunggu bangunan roboh dulu baru diperbaiki. Segera buat regulasi kerja
sama dengan desa. BUMDes punya semangat membangun, tinggal didampingi saja,”
imbuh Legislatif asal Dapil I (Kalianda-Rajabasa).
Merik menyatakan komitmennya untuk mendorong pengembangan infrastruktur
di Pulau Sebesi. Tahun ini, kata dia, telah dimulai pembangunan jalan rabat
beton sepanjang 1 kilometer sebagai bagian dari rencana jalan lingkar pulau.
“Saya punya mimpi ada jalan keliling pulau, jadi wisatawan bisa nikmati
keindahan pantai dari segala sisi. Tapi itu tidak akan maksimal kalau fasilitas
utamanya tidak dibenahi,” tegas Merik.
Kritikan juga datang dari Wakil Ketua III DPRD Lampung Selatan, Beny
Raharjo. Ia mendorong dinas terkait segera menyusun konsep pengembangan
pariwisata yang mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Lampung Selatan punya potensi alam yang luar biasa. Pulau Sebesi tak kalah cantik dibanding Gili Trawangan di Lombok. Tapi sayangnya promosi dan pengelolaannya sangat lemah. Kalau swasta, dengan PAD kecil dan anggaran besar seperti ini, sudah dianggap bangkrut,” ujar Beny.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Disparbud Lampung Selatan, Syaifuddin, mengaku akan menindaklanjuti masukan DPRD Lampung Selatan. Ia menyatakan bahwa perbaikan fasilitas cottage sudah mulai dilakukan.
“Beberapa perbaikan sudah kami lakukan. Masukan dari dewan akan segera kami laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut,” ujar Syaifuddin.(Rls)
