Sekdaprov Marindo Kurniawan Ikuti Rapat Penilaian Kepala Daerah yang Digelar Kemendagri, Paparkan Strategi Penurunan Pengangguran di Provinsi Lampung

Gerbang Selatan.com-Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Lampung menggelar kegiatan Ramadan Korpri Berbagi di Lapangan Korpri Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/3/2026). 

Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan solidaritas antar Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus membantu meringankan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Asisten I Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung Sulpakar dalam sambutannya menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan di antara anggota Korpri.

Ia mengatakan bahwa kegiatan Ramadan Korpri Berbagi menjadi bentuk nyata kebersamaan keluarga besar Korpri Provinsi Lampung dalam membantu sesama, khususnya ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas darmabakti anggota Korpri yang telah bekerja, mengabdikan pikiran dan tenaga, serta dedikasinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sulpakar berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban ekonomi para ASN penerima manfaat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok selama bulan Ramadan. 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa semangat berbagi yang ditunjukkan dalam kegiatan ini perlu terus dijaga dan dikembangkan, sehingga Korpri tidak hanya menjadi organisasi profesi bagi ASN, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kepedulian, serta kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

“Kami berharap semangat berbagi ini dapat terus kita pelihara. Korpri harus menjadi wadah yang tidak hanya memperkuat profesionalitas ASN, tetapi juga mempererat solidaritas dan kepedulian antaranggota,” tambahnya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan ini juga dirangkai dengan pasar murah yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Program tersebut ditujukan agar masyarakat dan ASN dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Rendi Reswandi menjelaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan peran Korpri sebagai wadah tunggal penghimpun ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri.

Ia menegaskan bahwa Korpri memiliki peran dalam pembinaan profesionalitas, peningkatan kesejahteraan ASN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rendi mengatakan bahwa hal ini sebagai bentuk komitmen jajaran dewan pengurus Korpri Provinsi Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan untuk membantu ASN dan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok atau sembako dengan harga terjangkau di bawah harga pasar atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) .

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi akibat lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, serta sebagai sinergi ASN untuk petani desa mandiri dalam penyerapan beras dan gabah petani desa.

Dalam kegiatan Ramadan Korpri Berbagi tahun ini, Korpri Provinsi Lampung menyalurkan sejumlah bantuan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Bantuan tersebut berupa paket sembako untuk PNS Golongan I senilai Rp250 ribu, dan beras 5 kilogram untuk PNS Golongan II serta PPPK Golongan I dan IV.

Total ASN yang menerima bantuan dalam kegiatan tersebut berjumlah 1.101 orang yang tersebar di perangkat daerah serta SMA/SMK negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain penyaluran bantuan, kegiatan ini juga menghadirkan Pasar Murah Korpri yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Baznas dan sejumlah pihak lainnya, untuk menyediakan kebutuhan pokok di bawah harga pasar guna menjaga daya beli masyarakat serta membantu pengendalian inflasi menjelang Idul Fitri.

Korpri Provinsi Lampung juga menggelar Bazar UMKM bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung yang diikuti oleh 62 pelaku UMKM, sebagai upaya mendukung promosi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung untuk memberikan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi ASN.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Korpri Provinsi Lampung berharap semangat berbagi dan kebersamaan di bulan suci Ramadan dapat semakin memperkuat solidaritas ASN sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Adpim/Rls)

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti rapat penilaian kepala daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/4/2026).

Rapat tersebut dalam rangka apresiasi kinerja pemerintah daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran.

Dalam paparannya, Marindo menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki komposisi usia produktif (15–64 tahun) sebesar 69,24 persen dari total penduduk. Kondisi ini menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif belum optimal, Upah Minimum Provinsi yang masih tergolong rendah, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas yang belum maksimal.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menurunkan tingkat pengangguran melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, antara lain melalui perluasan kesempatan kerja, sinergi dengan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai program lintas sektor lainnya.

Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,21 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran masih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

Dari sisi struktur ketenagakerjaan, sektor informal masih mendominasi dengan proporsi sebesar 64,72 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan penciptaan lapangan kerja formal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan strategi pembangunan ketenagakerjaan melalui berbagai insentif, stimulus, serta kebijakan yang terintegrasi.

Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan vokasi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), khususnya bagi masyarakat pada desil 1 dan 2, serta pelatihan kewirausahaan dan manajemen untuk mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, pelatihan standardisasi produk juga diberikan guna meningkatkan daya saing usaha.

Pemerintah juga memperkuat akses informasi pasar kerja melalui aplikasi SiGajah, serta memberikan perhatian kepada kelompok rentan melalui program pemberdayaan dan layanan bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain, dilakukan sosialisasi pembatasan pengiriman pekerja migran perempuan non-skill sebagai upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja. 

Seluruh upaya tersebut turut didukung dengan fasilitasi bantuan permodalan guna mendorong penciptaan lapangan kerja dan usaha baru di masyarakat.

Dalam hal kolaborasi, Marindo menegaskan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak.

Sebagai bagian dari inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan program “Desaku Maju” yang berfokus pada pembangunan berbasis desa. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mengembangkan ekonomi lokal.

Dengan berbagai langkah strategis dan kolaborasi yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis upaya penurunan tingkat pengangguran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adpim/Rls)