 |
| Photo Adpim |
Gerbang Selatan.com - Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas keberhasilan meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 menjadi predikat BB atau sangat baik.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan
Nurlela dari Menteri PANRB Rini Widyantini dalam acara SAKIP dan ZI Award 2025
di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD)
Provinsi Lampung turut meraih penghargaan sebagai unit kerja dengan predikat
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) Perdana Tahun 2025.
Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan
menegaskan tekad Pemprov Lampung untuk terus memperkuat tata kelola
pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.
"Alhamdulillah ini adalah hasil kolaborasi dan kerja
kolektif seluruh jajaran. Ini menunjukkan bahwa keseriusan terhadap
akuntabilitas dan reformasi birokrasi terus kita perkuat," ujar Jihan.
Ia menegaskan, capaian tersebut akan menjadi motivasi untuk meningkatkan
kualitas perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja agar semakin
berdampak langsung bagi masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SAKIP.
Reformasi birokrasi harus terasa dalam bentuk pelayanan publik yang lebih
cepat, mudah, dan berkualitas," katanya.
Menurut Jihan, penghargaan yang diterima RSJD Lampung juga
menjadi wujud integritas yang diimplementasikan pada unit pelayanan.
"Ini harus menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya
untuk terus berbenah dan berinovasi," tambahnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan kepada
para penerima penghargaan untuk menjaga konsistensi kinerja dan integritas
dengan menjaga keberlanjutan praktik manajemen kinerja yang akuntabel,
transparan, dan berintegritas tinggi, seiring dengan capaian predikat SAKIP dan
Zona Integritas.
Ia menegaskan pentingnya memperkuat orientasi hasil dan dampak
dengan menggeser fokus dari pencapaian administratif menuju kinerja yang
berorientasi hasil dan manfaat nyata, khususnya dalam peningkatan kualitas
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Para penerima penghargaan diharapkan menjadi role model
dan agen perubahan dengan menjadi rujukan praktik baik serta pusat pembelajaran
bagi instansi lain, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam implementasi
SAKIP dan pembangunan Zona Integritas," ujar Rini.
Rini turut mendorong agar capaian tersebut direplikasi ke
instansi lainnya dan terus diiringi inovasi tata kelola, sistem, dan budaya
kerja agar reformasi birokrasi memberikan dampak yang semakin luas dan
berkelanjutan.
"Capaian SAKIP dan Zona Integritas harus menjadi instrumen
nyata untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan mewujudkan
Indonesia Emas 2045," katanya.(Rls)
