 |
| Photo Adpim |
Gerbang Selatan.com --- Pemerintah Provinsi Lampung
melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum
Konsultasi Publik dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 di Balai Keratun Lantai
III, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/02/2026).
Acara tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung
Marindo Kurniawan.
Dalam sambutan Gubernur Lampung, yang dibacakan Sekdaprov Marindo,
ditegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi wadah strategis untuk
menghimpun ide, gagasan, serta berbagai masukan konstruktif dari seluruh
pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027.
Menurutnya, pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya melakukan
perubahan ke arah yang lebih baik melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat
serta kemajuan daerah di berbagai bidang.
"Namun demikian, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi berbagai
tantangan, di antaranya keterbatasan pendanaan daerah serta dinamika kebutuhan
masyarakat yang berkembang lebih cepat dibandingkan ritme regulasi pemerintahan",
sambungnya.
Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan yang berkualitas harus
dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah hingga
tingkat desa agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan
memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk
mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti program makan bergizi
gratis, pembangunan tiga juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta
berbagai program strategis lainnya", ujar Marindo.
RKPD Tahun 2027 disusun selaras dengan Visi Pembangunan Provinsi Lampung
Tahun 2025–2029 yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” melalui tiga
misi utama pembangunan yang dikenal dengan Tiga Cita, yakni pembangunan ekonomi
yang inklusif, mandiri dan inovatif; penguatan sumber daya manusia yang unggul
dan produktif; serta peningkatan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan
dan berkelanjutan dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan
berintegritas.
Dalam sambutan Gubernur tersebut juga disampaikan, bahwa Provinsi
Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta posisi geografis
yang strategis sebagai pendorong pertumbuhan investasi dan pengembangan
wilayah.
"Namun demikian, Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan
pembangunan, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen, tingkat
kemiskinan 9,66 persen yang masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan, tingkat
pengangguran terbuka sebesar 4,14 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia
sebesar 73,98.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan memfokuskan pembangunan pada
peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi,
penguatan sektor pertanian melalui tata kelola dan hilirisasi berbasis desa,
pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan kualitas pendidikan
dan layanan kesehatan, serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis
sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tema pembangunan Tahun 2027 yaitu
“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan
Industri Berbasis Potensi Daerah” yang diselaraskan dengan tema pembangunan
nasional Tahun 2027.
Marindo menjelaskan bahwa, Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian
penting dari tahapan penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah
yang menjadi pedoman dalam penetapan program pembangunan Provinsi Lampung Tahun
2027.
Ketua Pelaksana kegiatan yang juga Kepala Bidang Perencanaan Makro,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (PMPEP) Bappeda Provinsi Lampung,
Meydiandiandra, melaporkan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027
merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
tahunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa RKPD Tahun 2027 menjadi dokumen perencanaan tahunan
yang berfungsi sebagai penghubung antara RPJMD Provinsi Lampung dengan rencana
kerja pemerintah pusat serta rencana strategis perangkat daerah.
"Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan serta penajaman
prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 agar selaras dengan kebutuhan
masyarakat dan arah pembangunan nasional", pungkasnya.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 diikuti sekitar 200
peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah Provinsi Lampung, Bappeda
kabupaten/kota, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi profesi, serta insan
pers.
Pada akhir kegiatan dilaksanakan pemaparan materi dari Kepala Perwakilan
BI Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, dilanjutkan diskusi serta
diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan kegiatan.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus
mendorong penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berbasis
kebutuhan riil masyarakat sebagai upaya memastikan setiap kebijakan pembangunan
dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh
wilayah Provinsi Lampung.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
Bimo Epyanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Otto
Fitriandy, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung, Kepala Bappeda
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, para rektor
perguruan tinggi negeri dan swasta se-Provinsi Lampung, serta para Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls)
